Minggu, 05 September 2010

DINAMIKA dalam menyongsong pelaksanaan muktamar NU ke-32, yang akan diselenggarakan di Makassar, Sulawesi Selatan, 22-27 Maret mendatang tampaknya semakin menarik untuk disimak. Salah satu diantara dinamika itu adalah masuknya beberapa irisan kepentingan sejumlah elit PKB, yang menuntut agar muktamar NU mengagendakan pembahasan PKB di dalamnya.

Dari Jawa Timur, PW NU bahkan telah berkirim surat secara resmi kepada PB NU yang intinya adalah mendukung keinginan tersebut di atas. Surat tersebut dikirimkan sebagai tindak lanjut pertemuan para kiai se-Indonesia, yang diadakan di kantor PW NU Jatim, bulan Februari 2010 yang lalu. Tidak hanya berhenti sampai disitu, sejumlah elit PKB Jawa Timur yang digerakkan oleh Bupati Probolinggo, Hasan Aminuddin, juga intensif mengadakan serangkaian pertemuan yang konon bertujuan untuk menguatkan gerakan rekonsiliasi PKB berbasis pelaksanaan Muktamar PKB di Semarang.

Di tingkat nasional, upaya untuk menginvite kepentingan PKB dalam Muktamar NU di Makasar, juga tidak kalah gencar dilakukan. Mbak Yenny Wahid, yang dalam Pemilu 2009 lalu mengalihkan dukungannya untuk PDIP dan Partai Gerindra, baru-baru ini menemui Ketua Umum PB NU KH. Hasyim Muzadi, untuk meminta dukungan politik.



Dendam Politik

Berbicara PKB, memang tidak akan mungkin dapat dilepaskan dari sejarah konflik yang mengiringinya. Semenjak partai ini dilahirkan, sudah beberapa kali muktamar digelar. Kondisi ini jelas merupakan isyarat, bahwa di tubuh partai para kiai ini, ada penyakit berbahaya yang tengah mewabah. Tapi bagaimana cara menanggulangi penyakit kronis ini?

Sebenarnya, namanya saja partai politik, konflik sudah pasti akan muncul sebagai dinamika yang wajar. Namun tampaknya, kewajaran ini tidak berlaku untuk PKB. Konflik terus-menerus berlangsung dan berkepanjangan. Silih berganti rezim di PKB berganti, dan tidak pernah genap dalam menyempurnakan usia periodiknya secara normal. Betapa tidak? Dalam sejarahnya, Ketua Umum PKB, selalu saja diganti dan diangkat di pertengahan jalan, dengan berbagai macam alasan. Jika ada pihak-pihak yang kecewa, maka bisa dipastikan, konflik akan bergeser pada sengketa hukum, sebelum akhirnya mendeklarasikan partai baru jika kalah dalam memenangkan gugatannya. Inilah yang lalu berkembang menjadi dendam politik tanpa ujung. Kedewasaan dalam menyikapi perbedaan, sama sekali tidak terlihat. Justru yang banyak bermunculan adalah sederet barisan sakit hati, yang setiap saat menebar intrik tanpa henti. Pihak yang kebetulan tengah diuntungkan, lambat laun ikut terpancing dan memanfaatkan kuasanya untuk bertindak tegas, sesuatu yang sebenarnya rasional tapi belum tepat momentumnya.

Untuk menggambarkan perseteruan di PKB, penulis jadi ingat dengan kisah seorang kapten kapal dan pimpinan mercusuar di lautan luas. Sang kapten kapal, dalam pelayarannya di malam hari, samar-samar melihat cahaya lampu yang mirip dengan lampu kapal lain, di depannya. Sang kapten kapal, oleh karena dia merasa mempunyai otoritas, berkata pada awak kapal di depannya: “Ubahlah haluanmu 20 derajat ke utara. Kapal kami mau lewat”. Lalu dari depan muncul jawaban ; “Seharusnya, kapalmulah yang menggeser haluan”. Mendengar jawaban itu, sang kapten kapal marah, dan berkata ; “Saya kapten, di kapal ini. Segera ubahlah haluanmu”. Tidak mau kalah, dari depan kembali terdengar jawaban yang tidak kalah arogan. “Saya pimpinan di tempat ini, geserlah haluanmu ke Selatan”. Mendengar jawaban itu, kapten kapal semakin kalap. “Ini kapal perang, ubahlah haluanmu!!” sergahnya tidak mau kalah. “Kapalmu yang seharusnya menggeser haluan. Ini kapal mercusuar,” kata sang pimpinan kencang. Tidak lama kemudian, terdengar bunyi tabrakan yang sangat keras. Brakkk!!

Analogi yang penulis ceritakan di atas, setidaknya dapat menjelaskan perilaku elit yang pernah memimpin di PKB. Semuanya merasa mempunyai wewenang, dan tidak ada yang bersedia mengalah. Maka hasilnya adalah kondisi PKB dengan perolehan kursinya pada pemilu 2009 kemarin, yang turun begitu drastis. Kondisi demikian, tentu tidak saja merugikan warga PKB semata, namun lebih dari pada itu juga berkontribusi dalam merontokkan wibawa politik NU secara nasional. Bayangkan saja. Sebagai organisasi kemasyarakatan dan keagamaan dengan basis anggota konon mencapai 70 persen dari jumlah warga negara di Indonesia, suara PKB yang nota bene menjadi saluran aspirasi politik resmi nahdhiyyin, nyatanya hanya memperoleh kurang dari 6 juta suara saja.

Oleh karena itu, melalui pelaksanaan Muktamar NU di Makasar yang akan datang, seyogyanya yang dievaluasi bukan hanya soal siapa, yang saat ini kebetulan tengah menjadi nahkoda PKB. Wacana rekonsiliasi adalah baik walaupun sejatinya sudah terlambat, karena korban politik telah berjatuhan dan pemilu 2009 telah lewat. Muktamar NU, kendati sebenarnya bukan event yang paling pas untuk membicarakan masa depan PKB, tapi kalau memang harus memasukkan kepentingan kebesaran PKB –sebagai satu-satunya partai NU- di dalamnya, maka ia harus mampu bertindak sebagai moderator yang baik untuk mempertemukan berbagai kepentingan yang dibawa oleh elit-elit PKB yang selama ini berseberangan. Muktamar NU jangan sampai menjadi hakim, atas persoalan yang saat ini berkembang di PKB, sebab ini sama sekali bukan domainnya. Muktamar NU, sebaiknya hanya memfasilitasi elit-elit PKB untuk duduk bersama dan mengajaknya untuk menyamakan pandangan tentang masa depan PKB di masa yang akan datang. Jika ini sudah tercapai, langkah selanjutnya tinggal menyerahkan kepada PKB, dan kepengurusan PB NU yang terpilih di muktamar bertindak sebagai pengawasnya. Wallahu A’lam. ( Oleh Fauzan Fu’adi, Kader PKB, tinggal di Surabaya)